Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

SEJARAH SINGKAT INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT

Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi, itulah sejarah nomenklatur pertama kali dibentuk
oleh Pemerintah untuk aparat pengawasan fungsional pemerintah di Propinsi seluruh
Indonesia termasuk di Propinsi Sumatera Barat. Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi
dibentuk pertama kalinya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 226 Tahun
1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi.
Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala, yang kedudukannya
secara taktis operasional berada di bawah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
sedangkan secara teknis administratif berada dibawah pembinaan Menteri Dalam
Negeri. Pada saat itu pegawai-pegawainya adalah pegawai daerah otonom dan pegawai
pusat yang ”diperbantukan” kepada daerah. Untuk pertama kalinya, Inspektorat Wilayah
Daerah Propinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Bapak Amir Thaib, SH.
Kemudian dengan pertimbangan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, maka struktur organisasi dan tata kerja
Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi disempurnakan dan nomenklaturnya dirobah
menjadi Inspektorat Wilayah Propinsi (kata ”Daerah” ditiadakan). Inspektorat Wilayah
Propinsi dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 219 Tahun 1979 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Propinsi. Kedudukannya lebih dipertegas
yaitu sebagai perangkat pengawasan umum yang langsung berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam kedudukannya
selaku Kepala Wilayah Propinsi. Inspektorat Wilayah Propinsi dipimpin oleh seorang
Kepala, yang pada saat perobahan struktur tersebut Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi
Sumatera Barat masih tetap dilanjutkan oleh Bapak Amir Thaib, SH sampai tahun 1981.
Mulai tahun 1981 pegawai Inspektorat Wilayah Propinsi sudah ada yang diangkat
khusus oleh Menteri Dalam Negeri yang disebut pegawai ”dipekerjakan”, sehingga
sudah ada 3 jenis pegawai yang ditempatkan yaitu pegawai daerah, pegawai pusat
diperbantukan (dpb) dan pegawai pusat dipekerjakan (dpk). Untuk pegawai jenis dpk
tersebut seluruh gaji dan tunjangannya dibayar dengan dana APBN sedangkan pegawai
daerah dan pegawai dpb dibiayai dengan alokasi dana APBD. Kemudian pada tahun
BAB
1

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Sumatera
Barat, yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2008 Nomor 3, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera
Barat adalah ”

 

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah kabuputen/kota, dan pelaksanaan
urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota”.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat selaku Aparat Pengawas Intern
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, melakukan pengawasan sesuai fungsi dan kewenangan yaitu:
a. Perencanaan Program Pengawasan
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Provinsi Sumbar
mempunyai kewenangan sebagai berikut :
a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan
kerja
d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya
penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan
kegiatan
f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan
pemerintahan desa

Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undangundang
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor. 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN. Praktek
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraaan
Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah,
Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , tentang Perbendaharaan Negara,
yang dalamnya diantaranya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan
yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat
secara berjenjang, agar tanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun
Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan
Perbendaharaan.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-undang;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta
Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
12. Permendagri Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan
Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
13. Permendagri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah.
14. Permendagri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode
Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.57 tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pelimpahan
Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Gubernur.
17. Peraturan Derah Provinsi Sumatera Barat No.3 tahun 2008 tentang
pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat